Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo melakukan rapat koordinasi dalam rangka pemeriksaan terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Windu Empang Mas pada Kamis (10/10/19). Pemeriksaan UKL-UPL kegiatan budidaya udang yang berlokasi di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih ini melibatkan instansi terkait antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

UKL-UPL adalah salah satu dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun oleh pemrakarsa untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Ada 3 jenis Dokumen lingkunganĀ  hidup yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk kriteria menyusun AMDAL, maka diwajibkan menyusun UKL-UPL. Sedangkan SPPL disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Sedangkan jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL dan SPPL, diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota. (P2KLH)