SUKAPURA – Dalam rangka pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur melaksanakan pendataan Masyarakat Hukum Adat Tengger pada Senin siang (16/12/19) di Pendopo Agung Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.

Acara ini dihadiri oleh 40 orang dari masyarakat hukum adat Tengger dan mengundang unsur desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak (TP) PKK dan kelompok tani.

Mewakili Kepala DLH Kabupaten Probolinggo, hadir Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Mohammad Said didampingi oleh Kepala Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas LH, Darwanti Impiani. Sedangkan dari DLH Provinsi Jatim diwakili oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH, Dyah Larasayu.

Acara dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Sukapura, Purnomo Sucahyo dan dilanjutkan dengan paparan mengenai Adat Tengger oleh Ketua Adat Tengger, Supoyo. Materi kedua tentang Hutan Adat disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hukum Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian LHK, Yuli Prasetyo Nugroho.

Narasumber dari DLH yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Zaenal Ansori menyampaikan materi tentang Pengelolaan Sampah dan Konservasi Air. Dan sebagai penutup, materi mengenai Konservasi Lahan disampaikan oleh Suagus Purnomo dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Brantas Sampean.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat lokal termasuk masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan praktek kearifan lokal, sangat penting untuk kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Kebijakan terkait masyarakat hukum adat dan kearifan lokal diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Definisi kearifan lokal dalam Peraturan Menteri LHK tersebut yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat Tengger terkait dengan pengelolaan hutan dan lingkungannya antara lain, pantangan terhadap penebangan pohon cemara di sekitar punden, ritual bersih-bersih di sekitar punden dan sistem tebang pilih terhadap tegakan di lahan hutan. Hal tersebut berpengaruh penting dalam mendukung kelestarian hutan.

#MasyarakatHukumAdat
#KearifanLokal