Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo menggelar pembinaan program Desa/Kelurahan Berseri Tahun 2020 selama dua hari. Pembinaan di Desa Bhinor Kecamatan Paiton dilaksanakan pada Selasa (20/10/20) dan di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron pada Rabu (21/10/20). Pembinaan ini dihadiri oleh 20 orang terdiri dari Perangkat Desa, Tim penggerak PKK dan Kader Lingkungan Desa.

Materi pembinaan disampaikan oleh 2 orang narasumber yaitu dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang, Ika Hudyawati Nugroho dan dari CSR PT. POMI-Paiton Energy, Nina Ari Wahyuni.

Dari Cabdin Kehutanan Wilayah Lumajang menjelaskan mengenai Upaya Konservasi Sumber Daya Air. Sedangkan dari CSR PT. POMI-Paiton Energy menyampaikan materi tentang Peran Dunia Usaha dalam mendukung program Desa/Kelurahan Berseri.

Program Desa/Kelurahan Berseri dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Program desa/kelurahan berseri dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Berseri tingkat rintisan yang dibina dan diseleksi oleh kabupaten/kota dengan penilaian pada 1 RW. Berseri tingkat Pratama penilaiannya pada 2 RW, dan Berseri Tingkat Madya minimal telah mengelola 3 RW. Untuk Berseri tingkat Mandiri minimal mengelola 4 RW atau semua RW apabila hanya ada <4 RW. Desa Bhinor meraih penghargaan Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Kabupaten pada tahun 2015, dan berhasil meraih predikat Berseri tingkat Pratama pada tahun 2018. Tahun 2019 prestasi Desa Bhinor meningkat menjadi Berseri tingkat Madya dan pada tahun 2020 diusulkan sebagai Calon Berseri tingkat Mandiri. Penghargaan yang telah diraih Desa Brani Kulon yaitu Berseri Tingkat Kabupaten (Juara II) tahun 2019, dan diusulkan sebagai Calon Berseri tingkat Pratama Tahun 2020. Pada saat ini Desa Bhinor maupun Desa Brani Kulon telah lolos administrasi, namun tahun 2020 ini tidak dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Provinsi Jatim disebabkan adanya pandemi Covid-19.