Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MenLHK/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat internal membahas persiapan penerapan peraturan tersebut pada Jum’at (20/03/20).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan DLH ini dihadiri oleh 8 orang pejabat dan staf teknis Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH serta Bidang Pengendalian dan Penaatan LH.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Mohammad Said. Fokus pembahasan rapat mengenai pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah.

Terkait dengan pemanfaatan air limbah ke tanah, Kabupaten Probolinggo telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 16 tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah di Kabupaten Probolinggo.

Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah dari suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, baik dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

Potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah yaitu dampak pencemaran air karena limpasan (run off), pencemaran terhadap air tanah, dan/atau pencemaran tanah.

Teknologi pemanfaatan air limbah ke tanah bersifat spesifik, sesuai dengan jenis limbah dan jenis tanah, sehingga perlu dikembangkan pedoman teknis untuk masing-masing jenis kegiatan pemanfaatan.

Pedoman teknis tersebut diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengkajian maupun acuan bagi pelaksanaan evaluasi teknis pemohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah, sehingga dapat dihindari adanya pencemaran lingkungan dari kegiatan ini.