Dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi membahas isu prioritas lingkungan hidup daerah. Acara ini diselenggarakan di ruang pertemuan DLH Dringu pada Kamis (18/06/20).
Rakor ini dihadiri oleh 20 orang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang masuk dalam tim penyusun DIKPLHD, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang Wilker Probolinggo.
Acara dibuka oleh Sekretaris DLH, Syamsul Huda dan dipandu oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Mohammad Said.
DIKPLHD adalah dokumen yang disusun tiap tahun oleh instansi Lingkungan Hidup, berisi informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang diterapkan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
Tahapan Penyusunan DIKPLHD diawali dengan pengisian tabel data sebanyak 65 tabel. Selanjutnya adalah penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data tabel yang disediakan instansi terkait.
Dari hasil rakor dijaring beberapa isu prioritas lingkungan hidup, yaitu isu alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman, lahan kritis, pencemaran air, pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Tahapan selanjutnya adalah pembahasan mengenai inovasi daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Inovasi Daerah memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Pemerintah akan memberikan penghargaan atas DIKPLHD terbaik berupa penghargaan Nirwasita Tantra. Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Daerah yang dinilai mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.