Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan ekosistem lahan basah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah pada Rabu (08/06/22).

FGD yang dilaksanakan  di Aula KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Probolinggo ini dihadiri oleh instansi terkait pengelolaan mangrove di Jawa Timur, di antaranya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dari DLH Kabupaten Probolinggo hadir Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Ari Suciati bersama Pengendali Dampak Lingkungan Muda, Ani Ardi Nariswari.

Lahan basah adalah wilayah daratan yang jenuh atau tergenang air baik secara permanen maupun musiman. Lahan basah pedalaman meliputi lahan gambut, kolam, danau, sungai, dataran banjir, dan rawa. Lahan basah pesisir meliputi rawa air asin, muara, bakau, laguna, dan terumbu karang. Tambak dan sawah adalah lahan basah buatan manusia. Pada FGD ini khusus membahas mengenai lahan basah pesisir.

Narasumber pertama pada acara ini dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menyampaikan materi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah.

Selanjutnya narasumber dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Brantas Sampean menyampaikan materi mengenai Upaya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah di Jawa Timur. Materi terakhir yaitu Upaya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur .

Lahan basah merupakan salah satu penyimpan karbon permukaan (top carbon) bumi. Indonesia memiliki lahan basah yang cukup luas di dunia dengan potensi cadangan karbon yang cukup besar, sehingga diperlukan pengelolaan lahan basah untuk mencapai target penurunan emisi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), khususnya Tujuan Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Diperlukan peran nyata stakeholder terkait, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melakukan pengendalian kerusakan dan pemeliharaan mangrove, mengingat sangat pentingnya keberadaan hutan mangrove sebagai buffer (penyangga) suatu wilayah daratan terhadap intrusi air laut, abrasi pantai ataupun sebagai habitat flora fauna pantai dan penyimpan karbon.