Dalam rangka persiapan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo mengadakan rapat koordinasi di ruang pertemuan DLH pada Senin (02/03/20).

Rakor ini dihadiri oleh 20 orang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang masuk dalam tim penyusun DIKPLHD, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Badan Pertanahan Nasional dan Perum Perhutani KPH Probolinggo.

DIKPLHD adalah dokumen yang disusun tiap tahun oleh instansi Lingkungan Hidup, berisi informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang diterapkan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

DIKPLHD disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur OPD terkait, Perguruan Tinggi dan lembaga masyarakat dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. DIKPLHD kabupaten/kota akan dinilai dan dievaluasi oleh KLHK untuk melihat komitmen dan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

Tahapan Penyusunan DIKPLHD diawali dengan pengisian tabel data sebanyak 65 tabel. Tabel diharapkan diisi lengkap oleh OPD terkait sesuai dengan kewenangan/tupoksi. Selanjutnya adalah penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data tabel yang disediakan instansi terkait.

Setelah penetapan isu prioritas, kemudian dibahas mengenai Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inovasi Daerah memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Apabila ada inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat, dapat pula dimasukkan dalam inovasi daerah.

Pemerintah akan memberikan penghargaan atas DIKPLHD terbaik berupa penghargaan Nirwasita Tantra. Yakni, penghargaan kepada Kepala Daerah yang dinilai mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.