Dalam rangka pengakuan dan perlindungan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Tengger, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur melaksanakan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Tengger di Pendopo Agung Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura pada Senin (18/10/21).

Acara ini dihadiri oleh 10 orang dari masyarakat hukum adat Tengger yaitu ketua adat, sesepuh dan tokoh masyarakat Tengger, serta mengundang unsur desa.

Dari DLH Kabupaten Probolinggo hadir dalam acara tersebut Kepala Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas LH, Darwanti Impiani. Sedangkan dari DLH Provinsi Jatim diwakili oleh Staf Seksi Peningkatan Kapasitas LH, Eka Agustina dan Tri Wahju Nugroho. Pada acara ini juga dilakukan peninjauan lokasi ke mata air Semanik dan Rumah Adat Suku Tengger.

Inventarisasi adalah tahapan awal yang menjadi dasar agar kearifan lokal mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Bentuk kearifan lokal yang diterapkan masyarakat Tengger terkait dengan pengelolaan hutan dan lingkungannya antara lain, kewajiban tebang 1 tanam 10 yaitu menanam minimal sepuluh pohon untuk mengganti satu pohon yang ditebang serta pantangan menebang pohon di sekitar sumber mata air.

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal.

Pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat Tengger berada di wilayah lintas daerah kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, sehingga penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokalnya merupakan kewenangan Gubernur Jatim.

Ketentuan terkait pengakuan dan perlindungan kearifan lokal diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

#MasyarakatHukumAdat
#KearifanLokal